Material U-Ditch Berserakan Ganggu Pengguna Jalan, Aktivis Desak Transparansi Pemerintah
Kota Serang, – Pembangunan infrastruktur pada dasarnya sangat diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya pembangunan drainase (saluran air) mengingat wilayah tersebut kerap menjadi langganan banjir saat musim penghujan.
Namun, kondisi berbeda justru ditemukan pada Jumat (27 Maret 2026). Saat awak media melintas di Jalan Lingkungan Angsoka, Keganteran, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, terlihat adanya kemacetan di jalur yang biasanya lengang dan hanya dilalui warga sekitar.
Setelah ditelusuri, kemacetan tersebut disebabkan oleh adanya proyek pembangunan yang diduga mangkrak. Di lokasi terlihat material bangunan berserakan dan tidak adanya kejelasan terkait proyek tersebut, termasuk sumber anggaran maupun pihak pelaksana.
Salah satu warga sekitar, Mugi, mengungkapkan bahwa pekerjaan tersebut diduga telah melanggar aturan. Pasalnya, proyek tersebut sudah beberapa minggu terbengkalai tanpa adanya pihak yang bertanggung jawab.
“Kami bingung harus mengonfirmasi ke dinas mana atau mengadukan ke siapa. Padahal, kemungkinan besar anggarannya berasal dari APBD Kota Serang,” ujarnya.
Ia juga menilai proyek mangkrak tersebut tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga berdampak langsung kepada masyarakat sekitar. Saluran pembuangan air rumah tangga menjadi tersendat akibat pemasangan drainase U-Ditch yang tidak rapi.
“Pelaksana pekerjaan seperti ini seharusnya tidak lagi diberikan proyek. Tidak ada tanggung jawab. Kami meminta dinas terkait untuk memberikan sanksi tegas kepada kontraktor yang tidak profesional,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mugi menyatakan akan terus menelusuri persoalan ini dan berencana melayangkan surat pengaduan (lapdu) kepada aparat penegak hukum serta dinas terkait atas dugaan penyimpangan, termasuk indikasi percobaan korupsi.
“Ini sudah jelas merugikan banyak pihak dan melanggar aturan,” tambahnya dengan nada kesal.
Di tempat terpisah, Fitra, seorang aktivis Provinsi Banten, turut angkat bicara. Ia menegaskan dukungannya terhadap pembangunan pemerintah, namun mengingatkan agar penggunaan anggaran yang bersumber dari pajak rakyat dilakukan secara transparan dan tidak disalahgunakan.
“Kami mendukung pembangunan, tapi jangan main-main dengan anggaran rakyat. Jangan sampai ada indikasi korupsi,” tegas Fitra.
(Redaksi/Tim)
