RETRET AKMIL 2026, Ketua DPRD: Perkuat Sinergi Kebijakan Nasional dan Daerah

Kota Serang, Banten – Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, SH, mengikuti kegiatan retret yang diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil) sebagai langkah strategis dalam menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan pembangunan nasional.

Kegiatan tersebut diikuti oleh para pimpinan DPRD dari berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran lintas wilayah ini menjadi forum koordinasi penting sekaligus membuka ruang kolaborasi antar legislatif dalam merespons isu-isu strategis pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, serta Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi Hakim.

Muji Rohman menegaskan bahwa retret ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari upaya memperkuat komitmen dan integritas dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.

“Retret ini menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan komitmen bagi pimpinan DPRD agar lebih solid, terarah, dan mampu merumuskan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan tersebut Diselenggarakan di lingkungan militer, retret dirancang untuk membentuk karakter kepemimpinan yang disiplin, tegas, dan berintegritas.

Para peserta mengikuti berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari pelatihan mental, penguatan kerja tim (team building), hingga bimbingan teknis (bimtek) yang dikemas secara intensif dan terstruktur.

Selain itu, agenda diskusi strategis menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah.

Retret ini juga menjadi forum penyamaan persepsi antar pimpinan DPRD, khususnya di wilayah Banten, guna menciptakan sinergi yang kuat antara kebijakan daerah dan program nasional.

Langkah tersebut dinilai krusial agar setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Dengan pendekatan pembinaan yang terarah, retret ini diharapkan mampu memperkuat soliditas pimpinan DPRD, baik di tingkat kota, kabupaten, maupun provinsi, dalam menghadirkan kebijakan yang selaras, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.