Miris!! Marsani Warga Kabupaten Serang Tak Tersentuh Data BPS

Serang, – Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serang mencatat angka kemiskinan sebesar 4,48 persen per Maret 2025, dengan garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp461.388 per orang per bulan. Angka yang tampak rendah tersebut dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil masyarakat di lapangan. Kamis, 11 Juni 2026.

Masih terdapat warga yang hidup dalam keterbatasan ekonomi berat, namun tidak terdeteksi dalam sistem pendataan resmi sehingga tidak tersentuh berbagai program bantuan sosial pemerintah.

Kisah Marsani: Hidup Serba Kekurangan, Namun Tak Dianggap Miskin

Salah satu contoh yang menjadi sorotan adalah Marsani (44), warga Kampung Majasem, Kelurahan Kadikaran, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Sehari-hari ia bekerja sebagai pengamen dengan penghasilan yang tidak menentu. Untuk memenuhi kebutuhan makan, ia kerap mendapat bantuan dari para tetangganya.

Kondisi tempat tinggal Marsani juga tergolong memprihatinkan. Dinding rumah tampak kusam dengan cat yang mengelupas, sebagian bangunan masih menggunakan anyaman bambu, atap mengalami kerusakan, dan lantainya masih berupa tanah.

Namun ketika dilakukan pengecekan melalui sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi dasar penyaluran berbagai bantuan sosial pemerintah, hasilnya menunjukkan bahwa Marsani masuk dalam kategori Desil 5 atau kelompok kesejahteraan menengah bawah.

Dengan status tersebut, Marsani dinyatakan tidak berhak menerima bantuan sembako maupun program bantuan sosial lainnya.

"Saya punya KTP, tercatat sebagai warga Kabupaten Serang, tapi kenapa tidak dapat apa-apa? Rumah saya begini, kerja saja tidak pasti, tapi dikatakan tidak miskin," ujar Marsani sambil menunjukkan identitas dirinya dan hasil pengecekan data secara daring.

Meski berada pada kelompok separuh bawah dalam klasifikasi kesejahteraan masyarakat, Marsani tetap dianggap belum memenuhi kategori miskin berdasarkan sistem yang berlaku. Akibatnya, ia tidak pernah tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, bantuan perbaikan rumah, maupun bantuan pendidikan dan kesehatan.

Mengapa Data Tidak Sesuai dengan Kenyataan?

Sejumlah pengamat sosial menilai terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian antara data dan kondisi riil masyarakat.

1. Standar Perhitungan yang Dinilai Terlalu Kaku

Sistem pengukuran kemiskinan menggunakan standar nasional yang dianggap belum sepenuhnya menyesuaikan dengan biaya hidup riil di Kabupaten Serang. Harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, hingga layanan kesehatan dinilai lebih tinggi dibanding asumsi yang digunakan dalam perhitungan statistik.

2. Pendataan Lebih Banyak Mengandalkan Data Administratif

Pendataan umumnya melihat status pekerjaan dan dokumen administrasi. Seseorang yang tercatat memiliki pekerjaan, meskipun hanya sebagai buruh harian lepas atau pekerja sektor informal, dianggap masih memiliki sumber penghasilan, tanpa mempertimbangkan ketidakpastian pendapatan yang diterima.

3. Kondisi Hunian Belum Menjadi Penilaian Utama

Dalam sejumlah kasus, warga yang memiliki rumah sendiri meskipun dalam kondisi tidak layak huni masih dapat dikategorikan sebagai kelompok yang dianggap mampu secara ekonomi.

4. Kategori Desil Dinilai Menimbulkan Ketimpangan

Banyak keluarga yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari justru masuk dalam kategori Desil 4 hingga Desil 6. Akibatnya, mereka secara otomatis tidak masuk daftar prioritas penerima bantuan sosial.

Dampak Ketidaksesuaian Data

Ketidaktepatan pendataan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial, di antaranya:

Warga yang benar-benar membutuhkan tidak memperoleh bantuan.

Angka kemiskinan resmi terlihat rendah, sementara beban hidup masyarakat masih tinggi.

Perencanaan anggaran daerah berisiko tidak tepat sasaran.

Muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pendataan dan program bantuan pemerintah.

Menyikapi kondisi tersebut, Ketua LSM KPK Nusantara bersama pengamat sosial dari Aliansi Pamungkas Banten mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan kemiskinan.

"Data yang tidak akurat akan melahirkan kebijakan yang salah sasaran. Kasus Marsani ini hanya satu dari ribuan kasus serupa yang belum terungkap. Pemerintah harus segera memperbaiki metode pendataan agar benar-benar memotret kondisi nyata warga," tegasnya.

Mereka juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, antara lain:

Melakukan verifikasi lapangan terhadap warga yang berada pada Desil 4 hingga Desil 6 namun memiliki kondisi ekonomi dan tempat tinggal yang memprihatinkan.

Memperbaharui standar garis kemiskinan agar lebih sesuai dengan biaya hidup riil masyarakat Kabupaten Serang.

Melibatkan RT, RW, dan tokoh masyarakat dalam proses pemetaan kemiskinan.

Membuka jalur pengaduan resmi bagi warga yang merasa data sosial ekonominya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Sekda Kabupaten Serang Akan Turun Langsung

Sementara itu, saat wartawan mencoba menghubungi Sekretaris Daerah Kabupaten Serang melalui pesan WhatsApp untuk meminta tanggapan terkait kondisi Marsani, yang bersangkutan memberikan respons singkat.

Sekda Kabupaten Serang menyatakan akan turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi Marsani dan memastikan data yang bersangkutan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Kasus Marsani menjadi gambaran bahwa angka kemiskinan sebesar 4,48 persen belum tentu mencerminkan keseluruhan kondisi masyarakat Kabupaten Serang. Di balik data statistik tersebut, masih terdapat warga yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari namun belum terakomodasi dalam sistem bantuan sosial.

Bagi Marsani, harapannya sederhana.

"Saya tidak minta banyak. Saya hanya ingin kondisi saya diakui sesuai kenyataannya. Kalau memang berhak dibantu, tolong dibantu. Kalau tidak, setidaknya datanya dibuat sesuai apa adanya," pungkasnya. (Agus/Red)