Gelombang Kritik Muncul, Kinerja Gubernur Banten Dipertanyakan?

SERANG – Kinerja dan responsivitas Gubernur Banten dalam menanggapi berbagai persoalan daerah mendapat sorotan tajam dari kalangan aktivis. Ketua Umum Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS), Saeful Bahri, menilai orang nomor satu di Banten tersebut tidak tanggap serta cenderung menutup diri terhadap masukan maupun keluhan dari organisasi kemasyarakatan (Ormas).

Saeful mengungkapkan kekecewaannya lantaran sejumlah upaya konfirmasi dan pelaporan terkait temuan dugaan anggaran janggal di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak pernah mendapatkan respons dari gubernur.

Menurut Saeful, terdapat kontradiksi yang cukup mencolok antara citra yang ditampilkan Gubernur di media sosial dengan kenyataan di lapangan. Ia menilai akun resmi gubernur terlihat sigap merespons keluhan masyarakat di dunia maya, namun berbeda ketika dihubungi secara langsung oleh elemen masyarakat.

“Semenjak menjabat Ketua DPRD Banten hingga menjadi Gubernur, kesannya hanya membangun citra fast response di medsos. Terlihat peduli dan cepat menanggapi persoalan rakyat. Namun faktanya, saat kami dari Ormas mencoba melakukan klarifikasi atau menyampaikan laporan secara langsung, hasilnya nihil, tidak pernah ditanggapi,” ujar Saeful Bahri, Minggu (26/04/2026).

Lebih lanjut, Saeful menyebut dirinya telah berulang kali mencoba menghubungi Gubernur melalui pesan singkat maupun sambungan telepon guna membahas dugaan pemborosan anggaran yang tengah menjadi perhatian publik. Namun, upaya tersebut tidak mendapat respons.

“Setiap dikonfirmasi melalui seluler tidak pernah merespons. Di-chat tidak pernah dijawab, ditelepon pun tidak diangkat. Padahal yang kami sampaikan adalah data serius terkait uang rakyat. Sikap ini menunjukkan Gubernur Banten diduga tidak tanggap terhadap laporan dari Ormas,” tegasnya

GMAKS menilai sikap tertutup tersebut berpotensi menghambat partisipasi publik dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Sebagai kepala daerah, Gubernur dinilai seharusnya membuka ruang dialog seluas-luasnya, terutama terhadap kritik yang bersifat membangun.

“Seorang pemimpin tidak boleh anti-kritik atau hanya memilih isu yang menguntungkan citra. Jika konfirmasi resmi dari lembaga saja tidak dihargai, maka wajar jika publik mempertanyakan keterbukaan informasi di Pemprov Banten. Jangankan masyarakat umum, kami dari lembaga saja kesulitan berkomunikasi,” ungkapnya.

Upaya Konfirmasi Media

Sementara itu, pihak media Serangraya juga telah berupaya melakukan konfirmasi terkait pernyataan Ketua GMAKS tersebut. Konfirmasi dilakukan melalui pesan singkat WhatsApp pada Sabtu, 26 April 2026.

Namun hingga berita ini ditayangkan, pesan yang dikirim hanya berstatus centang dua dan belum mendapatkan balasan dari pihak Gubernur Banten.

Saeful Bahri menegaskan, apabila pola komunikasi ini tidak segera diperbaiki, GMAKS bersama koalisi masyarakat sipil lainnya tidak menutup kemungkinan akan menggelar aksi massa guna menuntut transparansi dan akuntabilitas kepemimpinan di Banten.

“Jangan hanya manis di medsos, tapi pahit di realita. Kami butuh pemimpin yang mau berdialog, bukan yang hanya lihai membangun citra,” pungkasnya.